Soal SMA · Analisis · Kesulitan 3/5
Sebuah perusahaan multinasional beroperasi di Indonesia dan menerapkan kebijakan upah minimum yang lebih rendah dari ketentuan pemerintah dengan alasan efisiensi global. Pemerintah daerah membiarkan hal itu demi investasi. Analisis kritis berdasarkan sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa ...
- A.Kebijakan perusahaan dapat dibenarkan karena investasi asing adalah prioritas nasional yang mengalahkan kepentingan pekerja.
- B.Pembiaran pemerintah mencerminkan ketidakadilan sosial karena negara wajib melindungi hak pekerja dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
- C.Upah minimum tidak berkaitan dengan Pancasila karena merupakan persoalan ekonomi murni.
- D.Perusahaan berhak menentukan upah karena sila kelima hanya mengatur keadilan antarbangsa, bukan di dalam perusahaan.
Kunci jawaban & pembahasan
Jawaban: Pembiaran pemerintah mencerminkan ketidakadilan sosial karena negara wajib melindungi hak pekerja dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Sila kelima mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga negara harus hadir melindungi hak pekerja, bukan membiarkan eksploitasi demi investasi.
Mau penjelasan yang menyesuaikan level anak?
Xinau AI membahas soal langkah demi langkah, menyesuaikan gaya bahasa dengan usia anak, dan menyusun latihan berikutnya berdasarkan jawaban sebelumnya.
Coba gratis 30 hari